DeFi (keuangan terdesentralisasi)
Disebut juga: decentralized finance · keuangan terdesentralisasi · DeFi
Definisi
DeFi adalah layanan keuangan yang berjalan di atas smart contract di blockchain, seperti swap, pinjam-meminjam, dan staking, tanpa perantara seperti bank atau exchange terpusat.
Cara kerja DeFi
Di layanan keuangan biasa, ada lembaga yang memegang dana dan memproses transaksi. Di DeFi, aturan ditulis dalam smart contract yang berjalan otomatis. Anda menghubungkan dompet non-kustodian, menandatangani transaksi, dan kontrak langsung menjalankannya. Contoh terkenal adalah Uniswap untuk swap, Aave untuk pinjam-meminjam, dan Lido untuk liquid staking.
Kelebihan DeFi adalah akses terbuka 24 jam, transparansi karena semua transaksi tercatat di blockchain, dan komposabilitas, yaitu satu protokol bisa memakai protokol lain seperti balok Lego.
Risikonya juga khas. Bug smart contract bisa dieksploitasi, harga oracle bisa dimanipulasi, posisi pinjaman bisa terkena likuidasi, dan Anda sendiri yang bertanggung jawab atas kunci serta approval. Tidak ada layanan pelanggan yang bisa membatalkan transaksi yang salah.
Contoh
Misalnya Anda memegang 1 ETH dan butuh stablecoin tanpa menjual ETH. Anda menyetor 1 ETH ke protokol lending sebagai jaminan saat harga ETH 3.000 USDT, lalu meminjam 1.200 USDC, yaitu 40% dari nilai jaminan. Kontrak mencatat posisi Anda dan membebankan bunga pinjaman yang berubah-ubah. Jika harga ETH turun cukup dalam hingga melewati ambang likuidasi protokol, sebagian ETH Anda akan dijual otomatis untuk melunasi pinjaman.
Kesalahan umum
- Mengira DeFi bebas risiko karena tidak ada perantara.
- Mengejar imbal hasil tertinggi tanpa memahami dari mana imbal hasil itu berasal.
- Memakai protokol baru yang belum teruji dengan seluruh dana sekaligus.
Belajar dan praktik
Pertanyaan umum
Apa beda DeFi dan CeFi?
CeFi seperti exchange terpusat memegang dana Anda dan menjalankan layanan di sistemnya sendiri. DeFi berjalan di smart contract, dan Anda memegang kunci dompet sendiri.
Apakah DeFi legal di Indonesia?
Aturan kripto berbeda di tiap negara dan terus berkembang. Di Indonesia, pengawasan aset kripto berpindah dari Bappebti ke OJK sejak Januari 2025, tetapi protokol DeFi umumnya tidak berbentuk perusahaan berizin, jadi perlindungan konsumennya terbatas.